Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027.
Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Presiden, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Pemerintah juga akan mendorong transformasi ekonomi menuju kegiatan yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” ucap Presiden saat menyampaikan arah RAPBN 2027 dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengatakan pemerintah merancang anggaran secara ekspansif, terarah, terukur, dan kolaboratif. Selain itu, pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan UMKM. Dukungan bagi petani, nelayan, guru, serta pekerja rentan juga menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat,” lanjut Presiden.
Delapan program kerja menjadi fokus RAPBN 2027
Pemerintah mengarahkan RAPBN 2027 pada delapan program kerja prioritas nasional. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, serta kesehatan.
Prioritas lainnya meliputi hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah juga memasukkan infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden.
Belanja negara naik menjadi Rp4.097,2 triliun
Dari sisi fiskal, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun. Sementara itu, pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga memasang sejumlah target ekonomi makro untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
“Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat,” jelas Presiden.
Kemiskinan dan pengangguran ditargetkan turun
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan berada pada rentang 4,3 hingga 4,87 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan rasio gini membaik ke kisaran 0,362 hingga 0,367.
Presiden mengatakan pemerintah akan mengejar target tersebut melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Langkah itu mencakup optimalisasi pendapatan, pencegahan kebocoran penerimaan, serta efisiensi belanja negara.
Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Presiden dorong masyarakat sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Presiden menilai kualitas data memiliki peran penting dalam penyusunan APBN. Menurutnya, kondisi makroekonomi turut menentukan perhitungan anggaran negara.
“Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita,” kata Presiden.
Karena itu, Presiden mengajak masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah menggunakan sensus tersebut untuk memperbarui data mengenai aktivitas ekonomi nasional.
Presiden meminta masyarakat mengisi formulir sensus secara jujur. Ia menegaskan data tersebut tidak bertujuan mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi.
“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” lanjut Presiden. (*/BPMI Setpres)
