Jakarta, Javanusa—Pemerintah pusat memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Upaya ini dibahas dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berbasis data dan asas keadilan.
Menteri PKP menyampaikan evaluasi terhadap program penataan kawasan kumuh sebelumnya. Penanganan yang hanya berfokus pada perbaikan fisik dinilai belum berkelanjutan tanpa penguatan aspek sosial dan ekonomi warga.
Sebagai contoh, penataan kawasan Menteng Tenggulun dilakukan melalui perbaikan lingkungan dan hunian, disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk PT Sarana Multigriya Finansial dan Permodalan Nasional Madani, serta pendampingan usaha bagi warga.
Penyaluran BSPS Berbasis Data
Menteri PKP menegaskan BSPS dilaksanakan berbasis data resmi Badan Pusat Statistik, dengan indikator persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesenjangan di tiap daerah.
Pada 2026, anggaran Kementerian PKP meningkat 100 persen menjadi Rp10 triliun. Sekitar 80 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk program BSPS.
Target 15 Kawasan Kumuh dan Fokus Papua Selatan
Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan penataan 15 kawasan kumuh secara komprehensif, dengan tiga lokasi berada di Pulau Papua.
Di Papua Selatan, penyaluran BSPS direncanakan meningkat signifikan. Jika pada tahun sebelumnya bantuan diberikan kepada 65 penerima di empat kabupaten, tahun ini setiap kabupaten direncanakan menerima sekitar 300 unit bantuan.
Sulawesi Utara: Rusun Subsidi dan Kenaikan BSPS
Untuk Sulawesi Utara, pemerintah merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berlokasi di Kota Manado.
Selain itu, alokasi BSPS di Sulawesi Utara meningkat dari sekitar 700 unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 8.000 unit pada 2026.
Melalui kolaborasi pusat dan daerah serta kebijakan berbasis data, pemerintah menargetkan penyediaan hunian layak, penataan kawasan kumuh berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (*/red)
