Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M meskipun proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M masih berlangsung.
Persiapan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6). Rapat tersebut membahas realisasi anggaran tahun 2026 serta rencana kerja dan program tahun 2027.
Persiapan Haji 2027 Dimulai Sejak Dini
Dalam rapat tersebut, Menhaj menegaskan bahwa pelayanan haji merupakan siklus yang berjalan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Kemenhaj mulai menyiapkan musim haji berikutnya sebelum seluruh rangkaian operasional haji tahun berjalan berakhir.
“Pagu anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jemaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital yang mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” ujar Menhaj.
Menurut Irfan Yusuf, arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kemenhaj, yaitu menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan maslahat guna mendukung Indonesia Emas 2045.
Evaluasi Haji 2026 Jadi Dasar Penyusunan Program
Selain membahas rencana kerja tahun depan, Kemenhaj juga menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 sebagai dasar penyusunan program kerja berikutnya.
Berbagai catatan lapangan, kebutuhan jemaah, dinamika kebijakan internasional, hingga penguatan kelembagaan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang.
Kemenhaj memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang disiapkan dapat menjawab kebutuhan jemaah secara lebih optimal.
Dukungan Anggaran Perkuat Kinerja Kemenhaj
Rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI juga menjadi momentum awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kemenhaj sebagai kementerian baru yang mengemban mandat penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih fokus dan terintegrasi.
Melalui dukungan anggaran yang memadai serta sinergi bersama DPR RI, Kemenhaj optimistis dapat memperkuat kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.
Di sisi lain, kementerian tersebut juga berupaya memastikan penyelenggaraan ibadah haji berlangsung semakin aman, nyaman, dan memberikan kemaslahatan yang luas bagi umat. (*/red)
