Peluncuran B50 Disambut Positif, Pengguna Kendaraan Berharap BBM Lebih Murah dan Pasokan Stabil

Penulis -

Kamis, 9 Juli 2026 - 22:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Karawang, Javanusa—Peluncuran biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026), mendapat respons positif dari masyarakat.

Sejumlah pengguna kendaraan menilai kebijakan ini berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi polusi, sekaligus menghadirkan pasokan bahan bakar yang lebih stabil.

Suasana Rest Area KM 57 Karawang tampak lebih ramai dari biasanya saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori B50.

Di tengah aktivitas pengendara yang mengisi bahan bakar dan beristirahat, peluncuran biodiesel baru tersebut menjadi perhatian utama masyarakat.

Salah seorang pengguna kendaraan pribadi, Rafi, menyebut B50 sebagai langkah positif pemerintah untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, peningkatan kandungan energi nabati dalam biodiesel dapat membantu mengurangi polusi.

“Saya rasa dengan adanya B50 ini jauh lebih ya go green lah ya kurang lebih seperti itu. Salah satu gerakan pemerintah untuk mengurangi polusi,” ujar Rafi.

Selain manfaat lingkungan, Rafi berharap distribusi B50 mampu mengatasi persoalan ketersediaan solar yang masih sering terjadi di sejumlah daerah.

“Harapannya lebih, stok harusnya lebih melimpah ya. Jadi kadang-kadang saya juga kesulitan tuh sebelum adanya B50. Jadi seharusnya sih setelah ini B50 stabil lah untuk stok. Kalau untuk harga sih udah murah lah udah bagus,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang terus menghadirkan inovasi di sektor energi.

“Terima kasih untuk pemerintah yang sudah bekerja terus menerus melakukan inovasi setiap harinya untuk masyarakat, kepentingan kita semua, seperti itu,” ucapnya.

Pelaku Usaha Menginginkan Harga BBM Tetap Terjangkau

Dukungan terhadap peluncuran B50 juga datang dari Oyo, pedagang kelapa asal Ciamis yang hampir setiap hari mengirim barang ke Indramayu dan Karawang. Baginya, biaya bahan bakar menjadi faktor penting yang menentukan efisiensi usaha.

Baca Juga :  Industri Agro Nasional Tangguh Hadapi Gejolak Global, Kemenperin Dorong Inovasi Kemasan Alternatif

Oyo berharap penggunaan B50 dapat menjaga harga BBM tetap terjangkau sekaligus memberikan performa yang baik bagi kendaraan.

“Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lancar, lebih murah, di mesin bagus. Ya mudah-mudahan pemerintah ke masyarakat–BBM ya standar jangan naik terus biar enak di masyarakat,” katanya.

Sopir Truk Menanti Dampak Positif B50

Pengalaman pertama menggunakan B50 juga dirasakan Imron, seorang sopir truk. Meski belum dapat menilai pengaruhnya terhadap performa mesin, ia berharap biodiesel baru ini menawarkan harga yang lebih kompetitif.

“Semoga lebih murah, jangan disamain sama biosolar. Karena ini kan B50 produksi dari sawit,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Vivi. Selama ini ia hanya menggunakan biosolar karena B50 belum tersedia. Menurutnya, penggunaan biodiesel dengan kandungan nabati lebih tinggi dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

“Ya bagus sih kalau memang nggak usah impor lagi, supaya nanti berharap sih ke depannya bisa lebih murah, terus bagus buat mobil, buat mesin solarnya,” ungkap Vivi.

B50 Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Sementara itu, Riandi yang bekerja di perusahaan perjalanan melihat B50 sebagai inovasi yang memberi optimisme bagi sektor transportasi dan logistik. Ia berharap pengembangan biodiesel terus berlanjut agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

“Sangat bagus terutama untuk warga Indonesia yang menggunakan solar, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan sih selalu berkembang biosolar, lebih murah, terus lebih bagus ke mesin terutama untuk penggunanya,” katanya.

Peluncuran Program Mandatori B50 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi berbasis nabati.

Sejumlah pengguna kendaraan berharap kebijakan tersebut mampu menjaga ketersediaan BBM, menekan ketergantungan pada impor energi, sekaligus mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. (*)

Baca Juga :  Teknologi Baru Pengolahan Air Baku dan Air Limbah Siap Masuk Kawasan Industri

Berita Terkait

Pulihkan Usaha Pembudidaya di Solok, Pemprov Sumbar Salurkan 52 Ribu Bibit Ikan
Mahyeldi Dorong 740 Ribu UMKM Sumbar Perkuat Legalitas, Sertifikasi Halal, dan Akses Modal
Padang Bidik UCCN 2027, Fadly Amran Ajak Pelaku Usaha Gastronomi Perkuat Kolaborasi
Kejuaraan Panahan Berkuda Porprov Sumbar Dongkrak Omzet Pedagang Pantai Pasir Jambak
Perpres Perlindungan Ojol Terbit, Atur Kemitraan hingga Biaya Platform 8 Persen
Satgas Payakumbuh Temukan Indikasi Pengisian BBM Berulang, SPBU Diminta Perketat Pengawasan
Empat Pasar di Pariaman Dapat Tambahan Anggaran Rehabilitasi Rp4,1 Miliar
Gebyar Pajak 2026, Mahyeldi Dorong Warga Sumbar Makin Taat Bayar Pajak

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru